Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin. Foto: Dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik tunggakan pembayaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara penyedia katering dan yayasan pengelola di Kalibata, Jakarta Selatan menarik perhatian banyak kalangan. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin, menilai jika tunggakan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ini saya tidak sedang membela BGN ya, ini pandangan obyektif saya ya. Khusus kasus SPPG di Kalibata itu, yang bermasalah ya yayasannya. BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranya,” kata Zainul dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakrata, Minggu (20/4/2025).

Zainul menjelaskan, kolaborasi BGN dengan yayasan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berjalan sesuai prosedur. Namun, dugaan sementara, yayasan mengalami keterbatasan modal atau infrastruktur sehingga melibatkan pihak ketiga.

“BGN hanya bermitra dengan yayasan. Persoalan terjadi ketika yayasan gagal memenuhi kewajiban ke penyedia layanan. Ini harus jadi pembelajaran bersama,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Zainul meminta tiga pengawas di setiap SPPG yakni ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi lebih proaktif. Di antaranya untuk memantau hubungan yayasan dengan supplier serta melaporkan indikasi keterlambatan pembayaran ke BGN sebelum tunggakan menumpuk.

“Mereka (tiga orang pengawas) ini tiap hari berkantor di SPPG, pelaku dalam proses MBG di dapur, harusnya segera melapor ke BGN ketika misalnya terjadi penumpukan tunggakan dari Yayasan ke mitranya,” tambahnya.

Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, lanjut Zainul program MBG telah menunjukkan progres positif. Di antaranya lebih dari 1.000 dapur telah beroperasi dan lebih 3 juta penerima manfaat. “Ini progres menggembirakan dari salah satu program unggulan pemerintah,” pungkasnya. (rdn)